MIE AYAM 'IKIMIE' SEMARANG

Melihat makin maraknya keanekaragaman kuliner saat ini dan adanya peluang usaha kuliner maka sy bersama sahabat membuka usaha Mie ayam Organik yg diberi nama "IKIMIE" dengan mengambil tempat di Jl.Pamularsih 388/2 Kel.Gisikdrono Kec.Semarang Barat Kota Semarang. Dengan tempat us aha yang cukup rpresentatif karena disamping dekat dengan jalur utama juga dekat dengan bandara Internasional Ahmad Yani, dekat dengan TK SD al azhar. Warung Ikimie buka setiap hari dari jam 10.00 sampai jam 21.00 dengan variasi mie hijau dan mei merah yang kesemuanya tanpa pewarna tapi hiju itu didpat dari sayuran sawi sedangkan merahnya dari buah Naga Dan tanpa bahan pengawet. Sejak dibuka tepat hari jumat awal bulan september hingga saat ini sudah ramai dengan pengunjung. Nikmatin kelezatan Mie Ayam Organik "IKIMIE"

Merasa Dipermainkan Petani Tambak Mengadu Ke Dewan

Balaikota- Sebanyak 14 orang petani tambak di tanah mas semarang mengadukan nasibnya kepada Komisi A DPRD Kota Semarang terkait dengan Tali asih pembangunan polder kali banger.
Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa beberapa bulan yang lalu mereka telah di data dan dijanjikan dalam waktu tidak lama akan diberi tali asih namun hingga saat ini hal tersebut belum terlaksana bahkan mereka merasa dipermainkan pada saat menanyakan ke kelurahan diminta ke kecamatan dari kecamatan diminta untuk ke proyek begitu sebaliknya. Oleh karena merasa di permainkan, permasalahan tersebut diadukan kepada DPRD Kota Semarang yang diterima oleh anggota komisi A Novriadi,SH di ruang kerjanya.
Menyikapi hal tersebut, Novriadi berjanji akan segera menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan mengklarifikasi kepada pihak kelurahan dan pada SKPD terkait dan, apabila hal tersebut benar tentunya amat sangat disayangkan dan komisi a akan bertindak tegas.

Wali Kota Tak Tahu Pemangkasan Anggaran Kesehatan

BALAI KOTA- Perhatian Pemkot dalam hal ini Dinas Kesehatan soal kesehatan sangat memprihatinkan. Dari pemangkasan anggaran sebesar Rp 3,448 miliar tidak hanya untuk program Jamkeskot saja yang terkena imbasnya, sejumlah program kesehatan lainnya turut mengalami penurunan.

Namun Wali Kota Soemarmo HS justru mengaku tidak tahu anggaran kesehatan untuk masyarakat miskin dikurangi. Dia menegaskan akan melihat kembali anggaran itu dan mengubahnya jika perlu.

”Kesehatan merupakan salah satu hal penting bagi masyarakat, apalagi warga miskin. Karena itu, akan saya lihat kembali rancangan anggaran yang ada dan jika kurang tentunya akan kami ubah,” katanya, Jumat (17/12).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Niken Widihastuti yang baru dilantik kemarin menegaskan tidak ada pengurangan jumlah peserta Jamkesmas itu. Penurunan anggaran hingga Rp 1 miliar tersebut, menurutnya, lebih dikarenakan perubahan persentase untuk menjamin warga miskin antara pemerintah provinsi dengan kota. Selain itu, tahun ini Semarang juga mendapat dana dari pemerintah pusat untuk laboratorium kesehatan, sehingga harus menyiapkan dana pendamping.

”Tidak ada pengurangan peserta Jamkesmas. Kalaupun nanti memang kurang, pada perubahan anggaran mendatang kami akan ajukan lagi,” jelasnya.

Dia mengatakan jumlah warga miskin yang terdata sekarang mencapai 397 ribu jiwa. Dari jumlah itu, 301 ribu jiwa mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah pusat. Sementara sisanya yakni sejumlah 96 ribu jiwa menerima jaminan lewat APBD. Anggaran untuk jaminan kesehatan sendiri dihitung sebesar Rp 10 ribu per jiwa per bulan.

Untuk anggaran tahun depan, data tersebut masih akan dipakai. Jika ada warga yang meninggal, namanya akan dihapus dan diganti dengan warga lain yang membutuhkan.

Dia mengakui, ada kemungkinan perbedaan penghitungan jumlah warga miskin dengan pihak lain.
Anggota Banggar Novriadi mengungkapkan, secara keseluruhan ada 11 dari 13 program di Dinas Kesehatan, anggarannya diturunkan.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Semarang akan meminta dana itu dinaikkan atau setidaknya sama dengan alokasi tahun anggaran 2010.

Novriadi menjelaskan program-program yang mengalami penurunan antara lain program Jamkeskot pada 2010 sebesar Rp 13 miliar, di 2011 menjadi Rp 12,474 miliar atau turun Rp 526 juta.
Sejumlah program kesehatan lainnya yang mengalami penurunan seperti promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, program perbaikan gizi masyarakat. Demikian pula dengan program pencegahan penyakit menular.

Program standarisasi pelayanan kesehatan, program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu, program peningkatan anak balita. Selain itu, juga pada program peningkatan pelayanan kesehatan lansia, program pengawasan dan pengendalian makanan, dan program informasi kesehatan. ’’Nantinya pembahasan di komisi akan kami pertanyakan kenapa alokasi kesehatan semua menjadi turun,’’ ujarnya.

Direktur LSM Krisis Suwignyo Rahman turut mendesak ada penambahan anggaran kesehatan. Bagi dia, kesehatan merupakan hak dasar utama masyarakat yang harus diprioritaskan. Patut disayangkan kebijakan tersebut, mengingat dinas lainnya yang tidak signifikan mengalami peningkatan seperti Dinas Pasar, Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan dan Perikanan. ’’Saya pertanyakan paradigma penyusunan RAPBD ini dimana urusan wajib justru dikalahkan dengan urusan pilihan,’’ ungkapnya.